Manajemen pemerintahan Kabupaten Lamongan di Peringatan Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-449 ini semakin matang. Indikator utamanya, berbagai penghargaan yang diraih selama setahun belakangan ini didominasi dari sisi inovasi dan kinerja pemerintahan daerah.
Pada peringatan HJL ke-448 lalu, Lamongan mendapat kado prestasi istimewa dengan untuk pertama kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Raihan kala itu menjadi penanda penting, selain untuk yang pertama kali di sepanjang pemerintahan Kabupaten Lamongan, juga selaras dengan cita-cita Pemkab Lamongan. Yakni sebagai upaya nyata mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Fadeli menyadari, upaya mempertahankan opini profesional yang menunjukkan kredibilitas tertinggi pengelolaan keuangan negara ini akan jauh lebih sulit.
Karena itu, sembari memberikan apresiasinya atas komitmen dan kerja keras seluruh jajaran, serta berbagi pihak, dia jauh-jauh hari menekankan agar mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Di tahun yang sama, konsistensi kinerja Pemkab Lamongan teruji kesahihannya dengan meriah penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan standar pelaporan tertinggi dari Menteri Keuangan.
Sehingga di peringatan HJL ke-449 tahun ini, pengelolaan keuangan Pemkab Lamongan kembali mendapat opini WTP dari BPK yang diterima Bupati Fadeli di Surabaya, Jum’at (25/5).
Kinerja manajemen pemerintahan secara umum juga diapresiasi pemerintah pusat yang diawali dengan penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Menkopolhukam.
Kemudian disusul dengan penghargaan Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari Menteri Dalam Negeri.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha ini adalah penghargaan prestisius dan tertinggi.
Karena penghargaan ini hanya diberikan kepada daerah yang telah selama tiga tahun berturut-turut penyelengaraan pemerintahannya masuk peringkat terbaik nasioal.
Penilaiannya juga mencakup seluruh aspek pemerintahan dan kepala daerah sebagai pengambil kebijakan.
Ini tak lepas dari arahan tegas Bupati Fadeli yang menata seluruh aspek manajemen pemerintahannya. Terutama pada fungsinya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Sehingga setiap anggaran pemerintah daerah diarahkannya pada bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik serta meningkatkan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara inovasi pelayanan juga terus meningkat, terutama di bidang kesehatan. Karena di bidang ini, sejumlah peghargaan diraih.
Seperti ditetapkannya Bupati Lamongan Fadeli sebagai individu yang berjasa dalam pembangunan atas komitmennya dalam Program Indonesia Bebas Pasung oleh Menteri Kesehatan.
Sementara penghargaan Swasti Saba Wistara, juga dari Menteri Kesehatan, adalah penanda prestasi kategori tertinggi yang diberikan kepada kabupaten atas inovasi pada manajemen kesehatan lingkungan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Kepemimpinan Bupati Fadeli ini rupanya dinilai layak dijadikan contoh bagi kepala daerah di Indonesia oleh Mendagri. Sehingga penghargaan Leadership Award kemudian dianugerahkan kepada Bupati Fadeli di penghujung 2017.
Sedangkan dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2017, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menaikkan predikat kinerja Pemkab Lamongan yang sebelumnya B menjadi BB.
Naiknya predikat SAKIP Lamongan ini adalah indikator lain yang menunjukkan manajemen berbasis kinerja di terapkan berjalan semakin baik, efektif dan efisien. Ini juga menunjukkan akuntabilitas Pemkab Lamongan dalam penggunaan anggaran telah berorientasi pada hasil dan kinerja.
Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab Lamongan.
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar